BIAK | KAMASANNEWS.COM – Dalam rangka Hearing dialog mengoptimalkan tata kelola pembangunan daerah, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor, Noak Krey, S.Pd., menginisiasi mekanisme dialog partisipatif bersama masyarakat Kampung Yembepioper, Distrik Swandiwe, pada Senin (21/9/2026). Inisiatif ini diintegrasikan dengan penyaluran bantuan material konstruksi berupa sejumlah zak semen untuk akselerasi pembangunan pagar Gereja Advent, yang berfungsi sebagai sentral aktivitas sosioreligius warga setempat.
Forum yang melibatkan Kepala Kampung, representasi teknis Dinas Perikanan, serta elemen masyarakat ini berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memetakan dan menyalurkan aspirasi publik. Diskursus utama dalam pertemuan tersebut berfokus pada tiga variabel pembangunan, yakni diversifikasi sektor pertanian, optimalisasi manajemen perikanan, dan akselerasi penyediaan infrastruktur dasar di wilayah tersebut.
Secara spesifik, masyarakat mengartikulasikan urgensi realisasi program pengadaan bibit kelapa hibrida oleh Dinas Pertanian sebagai upaya peningkatan produktivitas agraris lahan perkebunan. Selaras dengan hal tersebut, terdapat sorotan terhadap skema investasi komoditas Sereh Merah yang melibatkan pihak eksternal. Masyarakat mengharapkan intervensi fasilitatif dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa skema investasi tersebut menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) ekonomi yang terukur dan inklusif bagi masyarakat lokal.
Guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (*human capital*) nelayan, Noak Krey mengkolaborasikan penyuluh perikanan, Yan Bonsapia, untuk mendiseminasikan materi teknis terkait perikanan tangkap. Kurikulum penyuluhan yang disampaikan mencakup metodologi penangkapan berkelanjutan (*sustainable fishing*), manajemen pascapanen hasil tangkapan, serta mitigasi risiko keselamatan pelayaran.
Dimensi infrastruktur juga menjadi titik berat pembahasan, khususnya terkait akselerasi implementasi program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Yembepioper. Sebagai inisiatif berskala nasional yang telah menjangkau 61 lokasi di Kabupaten Biak Numfor, keberadaan KNMP diproyeksikan sebagai katalisator peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan melalui penyediaan infrastruktur vital, meliputi dermaga, fasilitas rantai dingin (*cold storage*), dan sarana penunjang operasional lainnya.
Menanggapi berbagai intervensi program tersebut, Kepala Kampung Yembepioper mengapresiasi orientasi pengembangan sektor perikanan di wilayahnya. Kendati demikian, ia menekankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran kinerja (*measurable performance*) dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kami mendukung penuh setiap program pembangunan, namun harus ada jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap fase pelaksanaannya,” tegasnya.
Secara makro, mekanisme dialog ini mengafirmasi sinergitas multidimensi antara legislatif, pemerintah kampung, dinas teknis, dan masyarakat sipil dalam mendorong ekosistem pembangunan di Biak Numfor. Noak Krey menegaskan harapan agar seluruh aspirasi yang terakumulasi dapat segera ditransformasikan menjadi kebijakan operasional oleh pemerintah daerah, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
