BIAK | KAMASAN NEWS — Program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Tanah Papua. Program prioritas nasional ini ditargetkan menjangkau 200 lokasi guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat sektor kelautan dan perikanan, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Informasi tersebut disampaikan dalam keterangan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Papua, Ir. Iman Djuniawal, M.Si., bersama Anggota Komisi II DPR Papua, Yusuf Sesallalo, saat ditemui awak media Kamasan News di sela-sela kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia (FBBM), di Kabupaten Biak Numfor.
Dalam penjelasannya, keduanya menyampaikan bahwa Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kawasan ekonomi pesisir yang terintegrasi. Pengembangan tersebut mencakup kegiatan penangkapan ikan, pengumpulan hasil tangkapan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemasaran produk perikanan.
Melalui pendekatan tersebut, program ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi hasil laut sekaligus memperluas kesempatan masyarakat pesisir untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.
Target 200 Lokasi, Biak Numfor Masuk Wilayah Pengembangan
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, program Kampung Nelayan Merah Putih di Tanah Papua ditargetkan menjangkau 200 lokasi. Pemerintah Provinsi Papua sebelumnya telah mengusulkan 111 kampung, sementara sekitar 88 kampung disebut telah memasuki tahap progres pelaksanaan.
Pengembangan program tersebut direncanakan tersebar di delapan kabupaten/kota di Provinsi Papua, dengan pengecualian Kabupaten Keerom yang tidak memiliki wilayah laut.
Pembangunan berbagai fasilitas penunjang program ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga November–Desember 2026. Pelaksanaan di setiap lokasi diharapkan dapat berjalan sesuai tahapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan perhatian dalam pengembangan program ini. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan, target awal untuk Biak Numfor mencapai 31 kampung nelayan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 hingga 26 kampung disebut tengah dikejar proses pembangunannya. Lokasi pengembangan tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Biak Utara, Biak Timur, dan Biak Barat.
Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih di Biak Numfor diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, mengingat sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat setempat.
Integrasi Hulu hingga Hilir melalui Konsep Hub dan Penyangga
Salah satu pendekatan yang dikembangkan dalam program Kampung Nelayan Merah Putih adalah sistem kawasan perikanan terintegrasi melalui konsep Kampung Nelayan Hub dan Kampung Nelayan Penyangga.
Dalam skema tersebut, kawasan Hub dirancang sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan, logistik, dan pemasaran hasil tangkapan nelayan. Sementara itu, kawasan Penyangga berfungsi mendukung pasokan hasil laut yang selanjutnya disalurkan ke pusat Hub.
Sistem ini diharapkan dapat membangun hubungan yang lebih efektif antara nelayan, pengelola hasil perikanan, pelaku usaha, dan jaringan pemasaran.
Untuk mendukung operasionalnya, kawasan tersebut direncanakan dilengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk cold storage atau gudang pendingin yang berfungsi menjaga kualitas dan kesegaran ikan sebelum didistribusikan ke pasar.
Keberadaan fasilitas penyimpanan dinilai penting untuk membantu nelayan mengelola hasil tangkapan dengan lebih baik, terutama ketika jumlah ikan yang diperoleh cukup banyak atau pemasaran tidak dapat dilakukan secara langsung.
Selain itu, sistem pengumpulan hasil tangkapan yang terorganisasi diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi, menekan biaya transportasi, serta memperluas pilihan pasar bagi nelayan.
Dengan demikian, manfaat program diharapkan tidak hanya dirasakan pada tahap pembangunan fasilitas, tetapi juga berlanjut dalam aktivitas ekonomi masyarakat setelah kawasan mulai beroperasi.
Koperasi dan Pertamina Didorong Mendukung Operasional
Pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, koperasi, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Dalam skema pengelolaan di tingkat masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan mengambil peran dalam mendukung kegiatan ekonomi, mulai dari pengadaan kebutuhan usaha hingga membantu pemasaran hasil perikanan.
Keterlibatan koperasi diharapkan dapat memperkuat pengelolaan usaha masyarakat agar berjalan lebih terorganisasi dan memiliki keberlanjutan ekonomi.
Selain koperasi, koordinasi dengan PT Pertamina juga menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian, khususnya berkaitan dengan penentuan lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN).
Ketersediaan fasilitas pengisian bahan bakar yang mudah dijangkau nelayan dinilai penting untuk mendukung kegiatan melaut. Akses bahan bakar yang lebih memadai diharapkan dapat membantu nelayan mengatur kebutuhan operasional dan meningkatkan efisiensi kegiatan penangkapan ikan.
Oleh karena itu, perencanaan lokasi SPBUN perlu memperhatikan kebutuhan nelayan, kondisi geografis wilayah pesisir, serta aksesibilitas terhadap pusat-pusat aktivitas perikanan.
Sinergi berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa fasilitas yang dibangun benar-benar mendukung kegiatan usaha nelayan dan tidak berhenti sebagai infrastruktur tanpa pemanfaatan yang optimal.
Program Pembibitan Ikan Tertunda akibat Penyesuaian Anggaran
Selain membahas pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, dalam kesempatan tersebut turut disampaikan informasi mengenai program pembibitan ikan yang untuk sementara mengalami penundaan.
Penundaan tersebut disebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan penyesuaian kondisi fiskal daerah.
Kondisi ini menjadi perhatian karena program pembibitan ikan berpotensi mendukung pengembangan usaha budidaya perikanan serta menyediakan peluang ekonomi tambahan bagi masyarakat pesisir.
Ke depan, kepastian mengenai kelanjutan program tersebut diharapkan dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, terutama kelompok pembudidaya ikan yang membutuhkan informasi mengenai rencana pelaksanaan dan ketersediaan anggaran.
Transparansi informasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami tahapan kebijakan yang sedang berjalan sekaligus mempersiapkan diri untuk mengikuti program ketika pelaksanaannya memungkinkan.
Komisi II DPR Papua Kawal Pelaksanaan Program
Anggota Komisi II DPR Papua, Yusuf Sesallalo, menyampaikan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, pengawasan terhadap program tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik. Aspek pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan fasilitas, serta keberlanjutan manfaat ekonomi juga perlu mendapatkan perhatian.
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat dan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan perlu menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program.
“Kami di Komisi II DPRP akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Fasilitas yang dibangun harus benar-benar berfungsi optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi nelayan Papua,” tegas Yusuf Sesallalo.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, koperasi, dan pihak-pihak terkait lainnya.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai hambatan, baik selama proses pembangunan maupun ketika fasilitas mulai dioperasikan.
Pengawasan berkelanjutan diharapkan dapat membantu memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai perencanaan, sementara fasilitas yang telah tersedia dapat dikelola secara bertanggung jawab.
Diharapkan Menjadi Penggerak Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Kampung Nelayan Merah Putih di Tanah Papua diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan infrastruktur, pengelolaan hasil tangkapan, penguatan kelembagaan ekonomi, dan perluasan akses pemasaran.
Bagi Kabupaten Biak Numfor, pengembangan kampung nelayan berpotensi membuka ruang usaha yang lebih luas bagi nelayan, pelaku pengolahan hasil laut, pedagang, serta masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok sektor perikanan.
Namun, pencapaian tujuan tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kejelasan mekanisme pengelolaan, ketersediaan fasilitas pendukung, serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai penerima manfaat.
Karena itu, pembangunan fisik perlu diikuti dengan pendampingan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala agar fasilitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan koordinasi lintas sektor dan pengelolaan yang berkelanjutan, Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi pesisir yang produktif, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir di Tanah Papua.
(Penulis : Anis/Chris)
