BIAK | KAMASAN NEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua dari Komisi V, Ir. Musa Y. Sombuk, M.Si., MAAPD, menyoroti tajam kondisi darurat pendidikan di Tanah Papua. Melalui keterangan persnya, Jumat (6/11/2026), Musa mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya angka putus sekolah yang diprediksi bisa menyentuh satu juta anak, serta kesenjangan kurikulum pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, kebudayaan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Musa menegaskan bahwa pendidikan adalah isu fundamental yang seharusnya menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua Jilid I dan II, yang menargetkan wajib belajar 12 tahun. Namun, realitas di lapangan setelah hampir 25 tahun Otsus bergulir menunjukkan paradoks yang mencemaskan.

Darurat Putus Sekolah dan Fondasi yang Rapuh

Musa memaparkan data dari berbagai kajian ahli yang mengindikasikan bahwa ratusan ribu anak di Papua telah putus sekolah. Lebih mengkhawatirkan, prediksi menunjukkan angka tersebut akan melonjak menyentuh satu juta anak dalam waktu dekat, dengan rata-rata usia putus sekolah berada di kisaran 15 tahun.

Fenomena ini menjadi alarm serius bagi masa depan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Musa mengidentifikasi tiga akar masalah utama yang memicu tingginya angka putus sekolah, yakni: keterbatasan ekonomi orang tua, rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan berkelanjutan, serta buruknya aksesibilitas bagi masyarakat di daerah terpencil.

“Tidak mungkin seseorang dapat mencapai jenjang pendidikan tinggi jika fondasi pendidikan dasarnya tidak diperbaiki terlebih dahulu,” tegas Musa.

Kesenjangan *Link and Match* dan Tantangan Dunia Kerja

Tak hanya mengkritisi pendidikan dasar, legislator ini juga menyoroti fenomena *link and match* di tingkat pendidikan tinggi. Meski akses anak-anak Papua ke perguruan tinggi semakin terbuka lebar, lulusan sering kali kesulitan bersaing saat memasuki dunia kerja.

“Terjadi ketidaksesuaian atau *mismatch* antara kurikulum yang diajarkan dengan kebutuhan industri. Saat ini, sektor yang paling menyerap tenaga kerja muda adalah UMKM yang sangat bergantung pada teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI). Pendidikan tinggi perlu mengubah strategi agar lulusannya dapat langsung diaplikasikan dan siap pakai di dunia kerja,” papar Musa.

Ia juga mempertanyakan relevansi kurikulum sekolah saat ini, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. Menurut Musa, perubahan menteri yang sering kali membawa perubahan kurikulum justru memicu kebingungan di lapangan. Di Papua, persoalan klasik seperti kekurangan guru, infrastruktur minim, dan mahalnya biaya adopsi teknologi di daerah terisolir semakin memperparah keadaan.

Solusi Holistik: Laptop Gratis dan Sinergi Gizi

Menjawab tantangan mahalnya biaya pendidikan akibat tuntutan perangkat teknologi, Musa mengusulkan adopsi praktik baik dari negara seperti India dan Brasil, di mana pemerintah menyediakan laptop secara gratis bagi siswa. Langkah ini dinilai krusial karena pembelajaran kini tidak lagi terbatas di dalam kelas, melainkan membutuhkan akses digital untuk percepatan belajar.

Lebih dari itu, Musa menekankan bahwa penyelesaian krisis pendidikan tidak bisa berjalan secara sektoral. Ia menawarkan pendekatan holistik yang mensinergikan sektor pendidikan dengan kesehatan dan stabilitas ekonomi keluarga, termasuk dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden.

“Strategi pembangunan tidak boleh sektoral. Kita perlu membuat anak-anak senang berada di sekolah dengan semangat belajar tinggi, didukung oleh orang tua yang memiliki stabilitas ekonomi, serta memastikan perut mereka terisi melalui program gizi agar dapat berkonsentrasi optimal,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Musa berharap agar sinergi antara perbaikan infrastruktur, penyediaan bantuan teknologi, dukungan gizi, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar dapat segera direalisasikan. Hal ini dinilai sebagai jalan keluar agar Papua dapat segera mengatasi krisis pendidikan dan mencetak generasi yang kompeten serta siap bersaing di era global.

–

Penulis: Tonny Marandof / Demas